Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi telah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2014 kepada DPR. Hal itu ia ungkapkan ketika membuka Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senin (20/5).

DPR, tambah Sohibul menerima surat Presiden tentang pengajuan RAPBN 2014 pada hari Jumat, 17 Mei lalu. Selanjutnya, Sohibul meminta persetujuan sidang untuk meneruskan surat tersebut untuk diproses oleh Badan Musyawarah DPR, dan permintaan itu disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota DPR.

Penyampaian pokok pembicaraan RAPBN 2014 dibawakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Armida Alisjahbana. Pokok pembicaraan yang disampaikan diantaranya terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2014.

"Sektor industri akan bergerak untuk memenuhi permintaan dunia. Di samping itu, permintaan domistik juga diperkirakan meningkat, didukung oleh meningkatnya daya beli masyarakat dan adanya penyelanggaraan pemilu,” kata Armida di depan anggota dewan.

Armida memperkirakan, perekonomian nasional 2014 mampu tumbuh lebih baik dibanding 2013. Perekonomian global diperkirakan akan kembali membaik dan volume perdagangan dunia juga meningkat. Meningkatkanya permintaan dunia juga akan mempengaruhi aktifitas perekonomian nasional, terutama dari sisi ekspor-impor.

Namun, Armida menyatakan salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah beban subsidi energi yang semakin tinggi, seiring peningkatan konsumsi BBM oleh masyarakat. Peningkatan subsidi BBM menjadi sumber tekanan bagi ruang gerak fiskal, dan membatasi daya dukung APBN untuk mendanai kegiatan infrastruktur yang sangat dibutuhkan dalam mendorong kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi ke depan.

"Dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya inflasi dan kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil dalam pengendalian inflasi, maka tahun 2014 inflasi diperkirakan bergerak di sekitar rentang sasaran 4,5 plus minus 1 persen," jelas Armida. (sf)